Jacob Ereste : *Model Terbaru Menilep Dana Jemaah Haji Dari Indonesia*

 Swara Ham Indonesia News,Com

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 09/Ijtima Ulama/VIII/2024 menyatakan Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dari para  Calon Jemaah Haji Untuk Membiayai Haji Jemaah lain adalah haram. Karena itu MUI meminta pemerintah melakukan perombakan sistem pengelolaan dana haji supaya memenuhi ketentuan syariah.   Jadi, melakukan cara pembiayaan seperti itu adalah berdosa.

Pengelolaan dana haji yang menumpuk karena pemberangkatan calon jemaah haji harus menunggu antrean yang cukup lama dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam jumlah yang menggunung.

Putusan hukum yang pertama dari MUI  ini menyatakan dana untuk membiayai penyelenggaraan haji untuk jemaah lainnya itu haram. Kedua, cara pelaksanaan pembiayaan untuk ibadah haji  bagi jemaah lainnya itu adalah perbuatan yang berdosa. Konsensus Ulama MUI  ini dinyatakan pada hari Selasa, 23 Juli 2024.

Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, soal fatwa haram mengunakan dana  hasil investasi dana haji tersebut.   Karena hasil investasi dana haji  yang diperoleh setiap tahun harus dibagi rata untuk semua jemaah haji yang sedang menanti antrean menunggu keberangkatan dirinya. Jadi, pemotongan dana hasil investasi sebesar Rp 7,45 triliun sekitar 70 persen dari jumlah hasil investigasi sebesar Rp 10,63 triliun itu caranya tidak bisa dibenarkan. Bagaimana mungkin hasil dana dari uang jemaah haji yang mengendap itu karena lama menunggu antrean hanya dibagi sebesar Rp 3,17 triliun saja. 

Artinya, dari skema pengelolaan dana calon jemaah haji yang mengendap bertahun-tahun lamanya itu akibat harus menunggu giliran antrean, dipakai untuk memberangkatkan calon jemaah haji lainnya. Sebab calon jemaah haji yang telah menyetorkan uang muka pendaftaran untuk berangkat haji itu, kata Asruron Niam Sholeh sebesar Rp 25 juta per orang itu sudah terikat akad wakalah dengan BPKH untuk dikelola sebaik mungkin, tidak untuk digunakan sekehendak hati sendiri. Dan BPKH memang berhak menerima fee dari  jasa pengelolaan  dana investasi tersebut. Tetapi tidak boleh semena-mena untuk  menggunakan hasil investasi dana haji tersebut.  Karena hasil dari investasi dana haji yang bejibun jumlahnya itu harus dibagi rata kepada jemaah haji yang suntuk terengah-engah menunggu antrean keberangkatan ke Tanah Suci, Mekkah untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima.

Jadi bisa segera  dibayangkan, dana untuk ibadah saja sudah diselewengkan begitu rupanya. Lalu bagaimana dengan dana dalam bentuk lain yang bisa dimainkan sekehendak hati oleh para pengelola yang diberi amanah seperti itu ?

Jadi tak keliru bila Asrorun Niam Sholeh menilai f

cara pengelolaan dana haji seperti itu sungguh zalim.  Sebab BPKH melakukan cara pengelolaan dana haji sebesar itu tanpa seijin dari calon jemaah haji yang dikelola oleh BPKH. Meskipun dalihnya untuk memberangkatkan calon jemaah haji ke Mekkah. Lalu, dana dari para jemaah haji yang berangkat itu dikemanakan ?

Tampaknya, ini model penilepan dari dana yang terkesan menganggur untuk dikantongi sendiri oleh para pengelola dana haji di Indonesia. Karena dari negara lain tidak pernah terdengar kegaduhan seperti yang terjadi di negeri kita ini. Seperti keluhan banyak orang yang juga mengatakan bila ongkos naik haji dari Indonesia adalah yang termahal di dunia. Atau, mungkin juga untuk ongkos ke akhirat kelak bagi mereka yang juga ikut menilep dari fasilitas yang harus dinikmati oleh para jemaah haji dari Indonesia yang nyaris selalu ribut, mulai dari menu makanan hingga fasilitas lain yang sudah ada alokasi anggarannya.

Mauk, 30 Juli 2024

Berbagi :