🔊 Dalam menjalankan tugas jurnalistik, seluruh wartawan media online Swara HAM Indonesianews.com dibekali dengan Tanda Pengenal. Harap tidak melayani oknum-oknum yang mengatas namakan media online Swara HAM Indonesianews.com tanpa dilengkapi Tanda Pengenal           🔊 Segala tindakan pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh wartawan Swara HAM Indonesianews.com menjadi tanggaungjawab yang bersangkutan

Anggota DPRD Soppeng Komisi II Akan Menyuarakan Keluhan Petani ke Pemerintah

Soppeng Sulsel

Swaraham Indonesia - Sektor Pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk masyarakat kecil, Dimana ratusan  juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah masyarakat di Indonesia bekerja di sektor pertanian.

Kabupaten Soppeng salah satunya penduduknya 80 persen adalah mayoritas petani 

"Salah satu petani, Nodding ( 65) di Walattasi Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulsel, menyampaikan keluhannya lewat media ini pada  hari,Minggu (07/08/2022)  harga gabah  murah hanya Rp.4200 pada saat panen  dan pupuk susah untuk di dapatkan,"Terangnya

Petani tersebut meminta kepada pemerintah atau wakil rakyat dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang membidangi.

Wartawan media ini menemui Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Komisi II di kantor DPRD Kabupaten Soppeng,Selasa (09/08/2022)

Haeruddin Tahang,SE Wakil Ketua Komisi II bersama anggota, Andi Samsu Rijal,SE,  Anggota Komisi II, Syamsuddin.SS., M. Si Anggota, Abdul Kadir, SP , Anggota

Hj. Insana, S.Pd., SD Anggota,  untuk menginformasikan terkait keluhan petani

"Haeruddin mengatakan bahwa terkait keluhan petani,mengenai harga gabah,atau jagung itu sudah mekanisme  berdasarkan harga pasar dan kita selaku wakil rakyat hanya bisa menyuarakan ke pemerintah apa keluhan petani dan kita selaku dewan  tidak bisa intervensi pemerintah terkait masalah harga 

Harga gabah telah di atur sesuai harga pembelian Pemerintah ( HPP ) kami hanya bisa menyuarakan apa keluhan petani dan menyampaikan ke pemerintah dan kami selalu mendengar apa keluhan petani

Terkait masalah pupuk dewan tidak pernah berhenti untuk menyuarakan anggaran ke pemerintah, pupuk ini   menjadi fenomena bahkan bukan hanya di Soppeng,

"Misalnya petani kita  mempunyai dua hektar yang terdaftar di RDKK sedangkan mereka masih memiliki sawah yang tidak masuk daftar RDKK, di sinilah biasanya pupuk langka atau kekurangan stok, meski bagaimanapun dewan tidak akan pernah tutup mata dan tutup telinga mendengar keluhan petani dan akan menyuarakan ke pemerintah provinsi atau pusat,"kata Haeruddin 

Di tempat yang sama Andi Samsu Rijal menyampaikan masalah pupuk ini persoalan nasional buka hanya di Soppeng yang terjadi seperti ini, Kami Anggota DPRD Komisi II Soppeng bersama anggota tentunya akan tetap  mengupayakan menyuarakan ke pemerintah terkait keluhan petani.


(Kamaruddin)


Posting Komentar untuk "Anggota DPRD Soppeng Komisi II Akan Menyuarakan Keluhan Petani ke Pemerintah "