Menyorot Proyek Rehab Infrastruktur Sekolah Di Wajo

Wajo (swarahamindonesianews) - Dunia pendidikan di Kabupaten Wajo kembali menuai sorotan tajam dari berbagai alemen masyarakat dan pemerhati pendidikan di daerah tersebut. 

Selain mengobok-obok maraknya indikasi pungli yang menyelubungi dunia pendidikan disana, sektor pembangunan dan proyek rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah pun menjadi sasaran empuk para pemerhati pendidikan.

Lembaga DPD Lidik Pro Rakyat RI yang diketuai oleh Ir.Nasir Rahim, yang baru-baru ini turun melakukan investigasi,  menemukan fakta adanya beberapa bangunan Sekolah yang mengalami kerusakan, bahkan sebelum dipergunakan.

Keadaan inilah yang membuat ketua DPD Lidik Pro Rakyat melakukan survay investigasi sebagai bentuk crosschek untuk memastikan laporan masyarakat tersebut.

Nasir Rahim sendiri memang sudah intens melakukan pengawasan sebelumnya, selain Infrastruktur Pendidikan khususnya Pembagunan/Rehabilitasi fisik, juga pengawasan sarana dan Prasarana Infrastruktur lainnya.

Seperti halnya temuan pada salah satu Sekolah di Kecamatan Sajoangin baru-baru ini. Pihaknya melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dan menanyakan beberapa hal terkait dengan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Perpustakaan, dimana Kepala Sekolah menjelaskan bahwa Rehabilitasi gedung di Sekolah tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2020 lalu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran kurang lebih delapan puluhan juta rupiah.

" Ironisnya sebab kami temukan beberapa struktur bangunan yang mengalami kerusakan (Retak) di beberapa bagian yang diragukan tidak dikerjakan sesuai dengan Specifikasi teknis" jelas Nasir Rahim.

Terkait hal tersebut,  Kepala Sekolah pun terbuka pada bahwa pihak Pelaksanaan pekerjaan fisik sekolah tersebut dikerjakan oleh salah seorang yang diarahkan dari Dinas Pendidikan Wajo.

Hal itu diperjelas melalui beberapa pesan singkat dari pihak sekolah via telpon seluler (SMS), dalam hal ini Satker Opd  Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, dan bahkan ia menjelaskan kalau hampir seluruh Sekolah yang dapat anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2020 dikerjakan oleh orang yang diarahkan dari Dinas Pendidikan itu. "Namanya resiko jabatan kami hanya bisa menerima kebijakan dari Pimpinan" tegasnya Kepala Sekolah.

Penelusuran survey investigasi teknis yang dilakukan DPD Lidik Pro Rakyat, selain menyasar bangunan sekolah tahun anggaran 2020,  juga  melakukan investigasi teknis bangunan Sekolah tahun anggaran 2021 dalam hal ini menyoroti struktur bangunan yang kondisinya memprihatinkan yang diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pada pekerjaan yang dikontrakkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, seperti halnya pada Pekerjaan Kuseng, yang diduga ada pergantian bahan kayu kuseng baru, akan tetapi hanya dengan memoles bahan kuseng bekas, maka itulah kuseng lama dipasang kembali, begitupula pada Pekerjaan Dinding tembok yang diduga pelaksanaannya seharusnya dilakukan pengupasan plesteran lama, akan tetapi hanya dengan melapisi plamur, sehingga sepintas dinding tembok tersebut terlihat baru. 

Yang lebih miris, katanya,  pada penelusuran kegiatan proyek yang ada di Satker OPD Dinas Pendidikan,  menurut informasi dari sumber yang layak dipercaya menyebutkan, pada akhir-akhir tahun anggaran atau bulan Desember 2020 pada bagian administrasi diragukan masih membuat berkas Kontrak Kegiatan Proyek seperti Surat Perintah Kerja (SPK), dalam hal ini suatu hal yang mustahil pada pekerjaan fisik untuk dapat diselesaikan, dan bila ada upaya membuat administrasi berlaku surut, maka dapat diperkirakan adanya kegiatan fiktif.

Terkait itu semua,  Ketua Lembaga LIDIK PRO RAKYAT Ir.Nasir Rahim menegaskan bahwa untuk mengembalikan citra baik Pendidikan di Wajo, kita harus bersinergi melakukan pengawasan, serta mengapresiasi pihak APH untuk melakukan audit pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, dan Lembaga kami siap membantu melakukan Pemeriksaan Fisik. (ham/yais-ishak ismail)

Berbagi :